You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sosialisasi pengadaan barang jasa
photo Folmer - Beritajakarta.id

Pemahaman ASN Jakpus Seputar Pengadaan Barang dan Jasa Diperkuat

Guna mendukung tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,pemahaman aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Jakarta Pusat seputar pengendalian dan integritas pengadaan barang dan jasa terus diperkuat.

Pelayanan baik akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat

Hal ini dibahas dalam Focus Group Discusion (FGD) yang dihadiri lurah, camat dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkota Jakpus, Selasa (20/10). 

Dalam sambutan Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin mengatakan, pengadaan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang paling rawan korupsi. Untuk itu, pencegahan tidak dimulai saat pemeriksaan, melainkan pada tahap perencanaan 

Diskominfotik Sosialisasikan Perubahan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Ia mengungkapkan, akuntabilitas merupakan langkah awal yang menentukan setiap keputusan pengadaan barang dan jasa dapat dijelaskan secara detail, proses terdokumentasi serta hasil dapat dipertanggungjawabkan. 

"Pengadaan barang dan jasa yang berintegritas akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Serta pelayanan baik akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat," ungkapmya. 

Untuk itu, Arifin meminta FGD yang digelar hari ini tidak sekadar sebagai forum untuk mendengarkan paparan semata. 

Dia berharap, peserta diskusi mampu melakukan pemetaan titik rawan pengadaan dan evaluasi pengendalian di setiap unit kerja masing-masing, mulai dari perencanaan, penyusunan HPS, dan spesifikasi, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima.

"Bangun kesamaan pemahaman seputar kewenangan, tanggung jawab, dan pengendalian dalam pengadaan melalui diskusi bersama KPK, BPKP, dan LKPP. Serta memanfaatkan konsultasi sejak dini dengan UKPBJ dan Inspektorat apabila terdapat keraguan sebelum keputusan diambil, bukan setelah," imbuhnya. 

Sementara, Inspektorat Pembantu Jakarta Pusat, Rianta Widya menjelaskan, FGD diadakan untuk memperkuat pemahaman bersama seputsr pengendalian dan integritas pengadaan barang dan jasa, serta memahami pelaporan dugaan pelanggaran whistleblower termasuk saluran pelqporan yang dimiliki bagi para pelopor,

"Kami berharap peserta mampu memahami keterkaitan antara risiko pengendalian dan kualitas pengadaan dalam pelaksanaan, sehingga memenuhi unsur prosudural, akuntabilitas kewajaran serta memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye8265 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

    access_time19-11-2026 remove_red_eye5628 personDessy Suciati
  3. Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

    access_time18-11-2026 remove_red_eye4510 personFakhrizal Fakhri
  4. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye4193 personAnita Karyati
  5. Dishub DKI Perkuat Penertiban Parkir Liar di Kawasan Blok M

    access_time17-11-2026 remove_red_eye3812 personAldi Geri Lumban Tobing